Kabupaten Jayawijaya dan Asmat Terima Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
pada tanggal
Thursday, 30 May 2013
KOTA JAYAPURA – Dua Kabupaten dari 29 Kabupaten/Kota di Papua yakni Jayawijaya dan Asmat.diberikan predikat terbaik Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Papua.
Acara penyerahan laporan hasil keuangan berlangsung di kantor BPK Papua siang tadi, dihadiri bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo, Wakil Ketua DPRD Jayawijaya, Alexandria Morin, Wakil Bupati Asmat Yulius Patandianan, dan Ketua DPRD Asmat, Thomas Safanpo.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Dori Santoso mengungkapkan, pemeriksaan laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2012.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai criteria bahwa BPK memberikan opini atas LKPD kabupaten Asmat tahun anggara 2012 dengan opini wajar dengan pengecualian. Kemudian yang kedua opini atas LKPD kabupaten Jayawijaya dengan opini wajar dengan pengecualian . Kami sangat berharap ke depan opini ini dapat dipertahankan,” ungkap Dori, di Jayapura, Senin (27/05/2013).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Dori Santoso menambahkan, dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diharapkan ke depan DPRD sesuai kewenangannnya dengan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya selambat lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan.
Dori mengakui hingga saat ini, masih ada beberapa kabupaten yang justru belum menyerahkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo mengaku, ini kali ketiga selama lima tahun kepemimpinannya kabupaten Jayawijaya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, ini adalah upaya kerja keras dari Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahannya.
“Hari ini saya mau sampaikan bahwa kabupaten Jayawijaya menurut pandangan dan pikiran orang, kita daerah yang sulit. Akan tetapi di sekeliling itu kabupaten juga ada dan kita sebenarnya mampu bekerja dengan baik. Kita tinggal di tempat yang sulit bukan berarti kita gak bisa berbuat apa apa,”pungkasnya. [RadioSwaraNusaBangsa| TabloidJubi]
Acara penyerahan laporan hasil keuangan berlangsung di kantor BPK Papua siang tadi, dihadiri bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo, Wakil Ketua DPRD Jayawijaya, Alexandria Morin, Wakil Bupati Asmat Yulius Patandianan, dan Ketua DPRD Asmat, Thomas Safanpo.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Dori Santoso mengungkapkan, pemeriksaan laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2012.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai criteria bahwa BPK memberikan opini atas LKPD kabupaten Asmat tahun anggara 2012 dengan opini wajar dengan pengecualian. Kemudian yang kedua opini atas LKPD kabupaten Jayawijaya dengan opini wajar dengan pengecualian . Kami sangat berharap ke depan opini ini dapat dipertahankan,” ungkap Dori, di Jayapura, Senin (27/05/2013).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Dori Santoso menambahkan, dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diharapkan ke depan DPRD sesuai kewenangannnya dengan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya selambat lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan.
Dori mengakui hingga saat ini, masih ada beberapa kabupaten yang justru belum menyerahkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo mengaku, ini kali ketiga selama lima tahun kepemimpinannya kabupaten Jayawijaya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, ini adalah upaya kerja keras dari Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahannya.
“Hari ini saya mau sampaikan bahwa kabupaten Jayawijaya menurut pandangan dan pikiran orang, kita daerah yang sulit. Akan tetapi di sekeliling itu kabupaten juga ada dan kita sebenarnya mampu bekerja dengan baik. Kita tinggal di tempat yang sulit bukan berarti kita gak bisa berbuat apa apa,”pungkasnya. [RadioSwaraNusaBangsa| TabloidJubi]