Rombongan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Kunjungi Perbatasan RI-PNG
pada tanggal
Friday 19 April 2013
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid mewakili pimpinan majelis mengakatan, tantangan yang dimiliki daerah perbatasan memang sangat kompleks. Untuk itu, dirinya mengajak warga Negara Indonesia senantiasa menjaga kebersamaan sebagai wujud persatuan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini (PNG).
"Kita ketahui bersama tantangan yang dimiliki daerah perbatasan memang sangat kompleks. Ada tantangan mengenai kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, pendidikan yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, hingga kemungkinan adanya konflik sosial yang kadang bisa muncul antar warga kedua negara di daerah perbatasan," katanya.
Dia menegaskan, tantangan-tantangan di perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, namun menjadi kepedulian bersama untuk menghadapi dan mencari solusi yang tepat. "Pada dasarnya tantangan utama yang serig dihadapi di daerah perbatasan ialah terkait dengan kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat setempat," tambahnya.
Dia menilai, ketimpangan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga memberi implikasi gerak perpindahan penduduk antar negara. Selain itu menjadi rentan munculnya jalur penyeludupan barang. Apabila kita kurang tanggap menyikapi dan memberi solusi, maka hal-hal tersebut akan merembet eskalasinya menjadi persoalan keamanan di daerah perbatasan.
Lanjutnya, tentu semua pihak tidak ingin persoalan keamanan terjadi di perbatasan karena akan menyangkut persoalan lain, yaitu kedaulatan negara. Untuk itu, sejauh mungkin kita menghindari persoalan terkait masalah kedaulatan negara demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
"Tantangan itu membutuhkan peran serta kita untuk dapat kita hadapi dengan kebersamaan, yaitu dengan menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan, khususnya di Skouw bukan hanya menjadi urusan pemerintah daerah setempat, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Atas dasar itulah, perlu kiranya kita menanamkan kembali pesatuan dan kesatuan sebagai nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. [SalamPapua | Panoramio]