Pemkab Mimika Minta PT Freeport Indonesia Tidak Memonopoli Bandara Mosez Kilangin

KOTA JAYAPURA - Wakil Bupati Mimika Abdul Muis dalam pertemuan dengan sejumlah menteri, di Jayapura, Rabu (10/04/2013), meminta pemerintah pusat membantu membicarakan soal pengelolaan Bandara Mosez Kilangin Timika dengan PT. Freeport Indonesia agar perusahaan tambang ini tidak memonopoli bandara sehingga ada armada lain yang bisa masuk ke Timika.

Abdul Muis juga berharap pemerintah pusat mendesak PT. Freeport Indonesia agar mengizinkan pembangunan depo BBM untuk kebutuhan maskapai penerbangan lain. Abdul Muis mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika sudah mendapat izin dari PT. Freeport Indonesia aka nada satu maskapai penerbangan yang masuk Timika. “Saya sudah mendapat surat dari PT. Freeport ada satu armada di Timika. Nanti armada tersebut yang akan bicara dengan pihak bandara, atau AVCO bagaimana mekanisme dan sistemnya,” kata Abdul Muis.

Menurut Abdul Muis, pihaknya sudah maksimal memperjuangkan adanya penambahan satu armada (maskapai penerbangan lain). “Saya dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih atas rekomendasi dari PTFI dalam rangka memberikan sesuatu, yaitu jadwal penerbangan di Bandara Mozes Kilangin.

Dijadwalkan pada 10 Mei 2013, maskapai penerbangan yang akan masuk Timika akan melakukan survey. “Ini bukan kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan masyarakat Timika. Mudah-mudahan dengan adanya tiga armada di Mimika bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga bisa berkompetisi dalam hal biaya, yang dirasakan selama ini harga tiket tinggi sekali. Sehingga dengan masuknya satu armada semoga harga tiket bisa lebih murah dari sebelumnya,” kata Abdul Muis.

Mendengar pertanyaan tersebut, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan pihaknya akan membantu membicarakan hal tersebut dengan pimpinan PT. Freeport di Jakarta. Saat ini, hanya dua penerbangan yang melayani rute dari dan ke Timika yakni Garuda Indonesia dan Merpati. Kedua perusahaan penerbangan itu membeli BBM jenis avtur dari PT. Freeport. Setelah melakukan pertemuan, Menkopolhukam beserta rombongan langsung kembali ke Jakarta.

Usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengajak dialog Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati se-Papua dalam rapat koordinasi di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, Rabu (19/04/2013).

Pertemuan yang juga dihadiri enam menteri dan Panglima TNI serta Kapolri itu diawali dengan paparan para menteri, di antaranya Mendagri Gamawan Fauzi, Menhub EE Mangindaan, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri KLH Bert Kambuaya, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Achmad Hermanto.

Setelah paparan tentang program para menteri yang dilaksanakan di Papua itu usai, acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang diawali dengan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo yang mewakili wilayah pegunungan.

Dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan kenapa hingga saat ini pemerintah lebih banyak pengadaan kapal dibandingkan pesawat, serta di Papua walaupun sudah banyak lapangan terbang, namun pesawat yang beroperasi masih minim.

Mendengar pertanyaan tersebut, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan untuk kawasan pegunungan tengah, khususnya Wamena, telah menjadi prioritas sehingga pihaknya akan membangun berbagai fasilitas, termasuk jalan penghubung dari Wamena.

Mengenai lapangan terbang yang sudah dibangun namun belum dimanfaatkan, Menhub yang mantan Pangdam XVII Trikora itu mengatakan, kemungkinan saja lapangan terbang itu belum dilengkapi dengan prasarana penunjang lainnya sehingga para operator pesawat enggan melayani rute tersebut.

"Bila sudah terlengkapi seluruhnya maka dengan sendirinya akan disinggahi pesawat-pesawat," kata Menhub Mangindaan.[SalamPapua]