Kabupaten Intan Jaya Selenggarakan Pemerintahan Daerah dengan Baik

MERAUKE - Bupati Natalis Tabuni saat Rakerda Bupati/Walikota se-Provinsi Papua di Merauke , beberapa hari yang lalu menyampaikan laporkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya.  Pada bidang pemerintahan, sebagai daerah otonom baru dengan usia penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dari 3 tahun, Kabupaten Intan Jaya telah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan baik.

Dengan melakukan penataaan perangkat daerah, penyusunan RTRW, penataan personil, penataan administrasi keuangan dan penataan data wilayah kabupaten.  Termasuk dengan penetapan lambang daerah dengan falsafah “ondoma dangge inia   hanggia duadia” yang bermakna filosofis “lihat, berpikir dan bekerja untuk semua masyarakat Intan Jaya”.

Wilayah administrasi  pemerintahan Kabupaten Intan Jaya terdiri atas 8  distrik dan 86 kampung.  Dari 8 distrik itu sudah termasuk 2 distrik baru yang telah direkomendasikan atau disetujui oleh pemerintah Provinsi Papua pembentukannya.

Luas wilayah Kabupaten Intan jaya kurang lebih 13.922 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 90.045 jiwa, yang terdiri dari  laki–laki sebanyak 47.963 jiwa, dan perempuan sebanyak 42.082 jiwa. Data penduduk ini merupakan data base data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang akan diolah oleh KPU dalam rangka Pemilu Legislatif yang akan datang dengan jumlah pemilih 64.088 jiwa.

Dipaparkannya, jumlah pegawai Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1.037 orang. Sementara batas wilayah pemerintahan Kabupaten Intan jaya, di sebelah utara  berbatasan dengan Distrik Kirihi Kabupaten Waropen, di sebelah timur berbatasan dengan Distrik Doufo, Distrik Beoga dan Distrik Ilaga  Kabupaten Puncak, di sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, tepatnya pada Distrik Sugapa di Ugimba/Puncak Cartenz, dan sebagian lagi pada Distrik Duma Dama Kabupaten Paniai, serta di sebelah barat berbatasan dengan Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan Distrik Napan Kabupaten Nabire.

Dijelaskannya, penyelesaian sengketa batas wilayah pemerintahan Kabupaten Intan Jaya dengan kabupaten-kabupaten disekitarnya sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Karena penyelesaian sengketa batas wilayah yang berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam diperlukan adanya fasilitasi dari pemerintah provinsi. Fasilitasi dari pemerintah provinsi dimaksudkan agar kabupaten-kabupaten yang berkepentingan dapat duduk bersama untuk menyusun agenda-agenda strategis dalam mencari solusi penyelesaian batas wilayah tersebut.

Secara geografis Kabupaten Intan Jaya termasuk dalam daerah konsesi pertambangan PT. Freeport.  Untuk itu sudah sepatutnya Kabupaten Intan Jaya dapat ditetapkan sebagai daerah penghasil tambang bersama dengan Kabupaten Mimika. Sehingga dana bagi hasil pertambangan umum/royalti untuk Kabupaten Intan Jaya yang termasuk ke dalam wilayah konsesi tambang PT. Freeport tidak disamakan besarannya dengan kabupaten lain, yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika.

Terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom sesuai dengan amanat PP nomor 38 tahun 2007 untuk pelaksanaannya di daerah sampai saat ini belum ada supervisi/bimbingan regulasi teknis dari pemerintah provinsi.  Sehingga diharapkan pemerintah provinsi dapat mengatur lebih baik. Secara khusus agar ada pola kerjasama pembangunan, khususnya pembangunan jalan untuk membuka isolasi di Kabupaten Intan Jaya.

Di bidang pendidikan, jelas Bupati Natalis, ada sejumlah indikator kemajuan di bidang pendidikan, terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Intan Jaya. Pertama, anak-anak Intan Jaya yang belajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia terus meningkat, telah mencapai 500 orang lebih. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah daerah seperti penyediaan asrama dan pemondokan serta pemberian bantuan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Intan Jaya. Kedua, tingginya minat anak-anak Intan Jaya untuk masuk ke IPDN dan sekolah penerbang.  Sehingga dengan usia kabupaten yang masih relatif muda, anak Intan Jaya asli telah berhasil masuk IPDN sejumlah 7 orang dan pendidikan penerbang sebanyak 4 orang. Ketiga, meningkatnya sarana prasarana pendidikan, TK, SD, SLTP dan SLTA berdampak positif pada peningkatan angka partisipasi sekolah dari 34,37% tahun 2011 menjadi 35,08 tahun 2012 sebagai wujud dari program Intan Jaya pintar.

Pengelolaan kewenangan di bidang pendidikan, dengan penetapan kebijakan gratis biaya sekolah untuk anak TK, SD, SLTP dan SLTA, serta penetapan kebijakan pemberian bantuan kepada para mahsiswa mahasiswi yang menempuh pendidikan tinggi. Masalah bidang pendidikan, kompetensi guru dan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan, dorongan dan motivasi kepada orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk menyekolahkan ankanya masih kurang. Rendahnya angka melek huruf perlu mendapatkan perhatian serius dengan menggalakan program paket a, b dan c.

Ada sejumlah indikator kemajuan di bidang kesehatan, terhadap peningkatan IPM. Pertama, menurunnya angka kesakitan dari 27,37% menjadi 24,03% terutama penyakit dominan seperti TBC, ISPA, malaria berdasarkan data kunjungan ke Puskesmas.

Kedua, meningkatnya usia harapan hidup.

Ketiga, dibangunnya sarana dan prasarana kesehatan untuk peningkatan pelayanan.

Keempat, Intan Jaya memberikan layanan gratis dengan adanya kartu sehat. Dengan hanya menunjukkan kartu sehat, maka pelayanan akan dilakukan secara tuntas sesuai dengan diagnosa dokter atau disebut dengan program Intan Jaya Sehat.

Kelima, pencegahan kematian ibu hamil dan pertolongan ibu melahirkan telah dapat dilaksanakan melalui pelayanan di Puskesmas dan Pustu-Pustu seiring dengan telah dibangunnya berbagai sarana dan prasarana kesehatan termasuk penempatan tenaga medis dan paramedis seperti dokter tetap maupun dokter PTT, bidan dan perawat.

Hasilnya adalah angka kematian ibu melahirkan telah menurun secara signifikan. Keenam, dalam rangka penanggulangan dan pencegahan jenis penyakit HIV/Aids, telah dilakukan sosialisasi melalui brosur di setiap Puskesmas, akan bahaya penyakit HIV/Aids yang sangat mematikan. Maka pentingnya sosialisasi langsung melalui tatap muka secara intens KPA provinsi.

Sampai saat ini komisi penanggulangan HIV/Aids belum terbentuk di Kabupaten Intan Jaya, dengan demikian dimohon fasilitasi dari KPA Provinsi Papua, dan Pemda Intan Jaya sudah mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pembangunan. Diantaranya, pertama, rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, menempatkan Sugapa sebagai titik sentral menuju ke wilayah lain seperti Sugapa-Siriwo (kilo 100) melewati Wandai, Sugapa – Kabupaten Puncak melewati Distrik Hitadipa, Sugapa - Timika melewati Ugimba dan Sugapa -Waropen melewati Distrik Agisiga dan Mbiandoga.

Kedua, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari Sugapa menuju Enarotali telah dibuka kurang lebih 80 Km. Dengan melewati Wandai distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paniai.

Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju Distrik Hitadipa telah mencapai 15 Km, pembangunan jalan tersebut secara bertahap terus dilanjutkan menuju ke Kabupaten Puncak.

Keempat, langkah-langkah strategis selanjutnya adalah, merintis pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka membuka isolasi daerah guna percepatan pembangunan sampai ke distrik-distrik. Agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat menuju pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Kelima, pembangunan infrastruktur perhubungan udara. Perhubungan udara merupakan bidang prioritas dan strategis, karena arus barang dan jasa hanya dapat didistribusikan melalui transportasi udara. Untuk saat ini pintu masuk dan keluar Intan Jaya hanya melalui pesawat udara.

“Untuk kelancaran akses ke Intan Jaya, telah dilaksanakan peningkatan kualitas lapangan terbang Sugapa melalui pengaspalan landasan pacu sepanjang 600 meter dari 800 meter yang ada. Khusus lapter Sugapa dalam tahun 2012 telah didarati pesawat sebanyak 5000 flight/setahun atau 12 flight/hari,” jelas Bupati Natalis.

Disamping pembangunan infrastrukutur di bidang transportasi, pemerintah Kabupaten Intan Jaya terus mengupayakan pembangunan di bidang energi dan air bersih.

Pembangunan bidang energi dititik beratkan pada pembangunan energi listrik ramah lingkungan melalui pembangunan 3 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terdiri dari PLTS Sugapa dengan kapasitas terpasang 25 kva, PLTS Hitadipa kapasitas 15 kva dan PLTS Homeyo kapasitas 15 kva. Disamping PLTS tersebut, pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah membangun PLTD dengan kapasitas 650 kva. Pengoperasian PLTD Sugapa direncakan melalui mekanisme kerjasama operasi dengan PT. (Persero) PLN Wilayah X Papua. MoU telah ditandatangani beberapa waktu lalu di Biak serta tim dari PLN telah melakukan survey ke Sugapa.

Di bidang sanitasi dan air bersih, pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah membangunan jaringan air berish untuk kota Sugapa sepanjang kurang lebih 5 Km dan diperkirakan mampu melayani 750 kepala keluarga.

Pembangunan sarana prasarana pemerintahan, telah dibangun permanen gedung kantor bupati, kantor DPRD dan kantor-kantor SKPD yang representatif. Serta beberapa infrastruktur pendukung, seperti kantor cabang pembantu BPD Sugapa, pembangunan kantor Polsek/Polres Persiapan, kantor Koramil dan menara Telkomsel.

Seluruh infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan dimaksud, ditujukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mayarakat. Dan sarana dan prasarana pemerintahan tersebut telah diresmikan Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 26 Mei 2012.

Disamping pembangunan sarana fisik, pelaksanaan roda pemerintahan telah bejalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Koordinasi antar SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya terus ditingkatkan. Hasilnya adalah pembahasan RAPBD 2013 telah dapat dilaksanakan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Papua pada urutan 17 dan penyerahan RAPBD ke pusat berada pada urutan 10 dari 29 kabupaten di Provinsi Papua.

“Koordinasi pemerintahan lintas sektor telah berjalan dengan sangat baik dan mencipatakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Intan Jaya. Situasi keamanan yang kondusif merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang,” tambah bupati.

Sementara itu, pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi unggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Intan Jaya. Seperti misalnya pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan karena 95% masyarakat Intan Jaya menggantungkan hidup dari bertani berupa sayuran, ubi, keladi dan kacang-kacangan.  Bahkan ada sebagaian kecil masyarakat yang telah membudidayakan tanaman padi atas bantuan dari PT. Freeport.

Pengembangan sektor pertambangan, Kabupaten Intan Jaya secara geologi, memiliki cadangan ekonomis dan cadangan potensial bahan tambang berupa emas, tembaga, perak dan mineral lainnya yang layak untuk diusahakan baik skala besar maupun skala kecil. Untuk mengeksploitasi tambang tersebut diperlukan modal yang besar, tenaga ahli yang cukup serta regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Bupati melaporkan, kandungan mineral berupa emas telah ditemukan di daerah Mindaw pada kedalaman 1.500 meter, Emondi kedalaman 1.800 meter dan di daerah Haiura pada kedalaman 600 meter.

Lebih jauh dipaparkan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, berbagai potensi pariwisata juga dimiliki oleh Kabupaten Intan Jaya dan layak dikembangkan menjadi suatu destinasi yang bernilai tinggi. Diantara potensi itu adalah destinasi wisata Taman Nasional Cartenz dengan salju abadinya yang lebih mudah dijangkau melalui Sugapa ketimbang dari daerah lain. Obyek wisata ini telah terkenal sampai ke mancanegara dan setiap bulan minimal 4 grup wisatawan mancanegara berkunjung ke Cartenz. Dengan berkembangnya wisata Cartenz telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal terutama penunjuk jalan dan buruh pikul. Disamping Cartenz, Intan Jaya masih memiliki obyek wisata lain seperti obyek wisata Air Garam di Kampung Suanggama dan Wandai yang sangat terkenal.

Potensi sektor ekonomi kreatif dan perkoperasian. Dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha, pemerintah Kabupaten Intan Jaya berusaha menciptakan iklim berusaha yang berpihak kepada masyarakat local. Dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti bantuan modal dan pendampingan, mendorong tumbuhnya koperasi dan usaha perorangan lainnya.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pemberdayaan pengusaha lokal, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, memberikan peluang berusaha yang lebih luas dan mudah kepada pengusaha local. Hendaknya kesempatan ini dapat dimanfaatkan pengusaha lokal dan koperasi Intan Jaya untuk meningkatkan kapasitas usahanya agar lebih maju dan meraih sukses dimasa datang.
Dipaparkan Bupati Natalis Tabuni, keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan ditunjukan dalam sejumlah indicator.

Pertama, pemberdayaan ekonomi kerakyatan telah menumbuhkan calon-calon entrepreneurship putra-putri asli Intan Jaya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pengurusan izin usaha yang sampai akhir tahun 2012 telah mencapai 46 SIUP dan TDP untuk badan usaha putra putri asli Intan Jaya.

Kedua, peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Intan Jaya terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin terbukanya peluang berusaha, terbukanya lapangan pekerjaan, dan terbukanya peluang pasar terutama bahan-bahan kebutuhan pokok. Ketiga, pada tahun 2009 peranan sektor pertanian terhadap pdrb mencapai 63,68%, seiring dengan laju pembangunan peranannya mulai berkurang menjadi 58,69% akibat pertumbuhan sektor-sektor lain semakin pesat seperti sektor bangunan, perdagangan, pertambangan dan galian serta sektor jasa-jasa lainnya.

Keempat, disamping keberhasilan tersebut, pemerintah Kabupaten Intan Jaya memiliki komitmen besar dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui berbagai instrumen ekonomi seperti mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Respek, program pemberian subsidi penerbangan penumpang dan barang, subsidi angkutan BBM minyak tanah dan program pasar murah di 6 distrik. Diharapkan dapat mempercepat tercapainya masyarakat Intan Jaya yang sejahtera.

“Dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejehateraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Intan Jaya tidaklah berjalan sendiri-sendiri. Tetapi bersinergi dengan seluruh stake holder yang ada. Keterlibatan semua elemen dan stake holder sangat penting agar arah pembangunan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai,” ujar bupati. [PapuaPosNabire]