Imparsial Minta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Upayakan Dialog Papua- Jakarta
pada tanggal
Wednesday, 10 April 2013
KOTA JAYAPURA - LSM Imparsial meminta 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur Papua terpilih harus mengupayakan adanya dialog Papua - Jakarta.
Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan, salah satu cara untuk menciptakan Papua Tanah Damai, adalah dialog yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat Papua.
"Dialog merupakan cara yang elegan tanpa ada kekerasan untuk menyelesaikan persoalan Papua selama ini. Cara-cara kekerasan justru akan memperkeruh situasi Papua saat ini," ujar Poengky.
Kata Dia, dialog Papua - Jakarta harus melibatkan seluruh masyarakat Papua sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan Papua bisa terungkap.
Poengky menambahkan, di masa-masa akhir pemerintahan SBY salah satu agenda yang harus diselesaikan adalah dialog Papua - Jakarta.
"Saat ini SBY lagi galau karena berbagai persoalan baik di partai maupun kenegaraan. Tetapi persoalan dialog tidak boleh dia lupakan karena ia pernah memberikan signal untuk dialog ini," jelas Poengky.
Sementara itu, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Anum Siregar mengatakan, ketakutan pemerintah ketika dilakukan dialog justru akan membuka ruang tuntutan merdeka adalah persoalan yang berbeda. Dialog ini bukan untuk memfasilitasi Papua merdeka tetapi bagaimana mencari penyelesaian persoalan Papua tanpa cara-cara kekerasan seperti yang selama ini terjadi.
"Aceh dengan adanya dialog maka muncul perjanjian Helsinsky, sementara Timor-Timur lepas dari NKRI tanpa dialog. Jadi pemerintah tidak perlu takut untuk melakukan dialog," ujarnya.
Ia berharap, sebelum masa jabatan SBY berakhir dialog ini sudah bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Papua. [PortalKBR]
Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan, salah satu cara untuk menciptakan Papua Tanah Damai, adalah dialog yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat Papua.
"Dialog merupakan cara yang elegan tanpa ada kekerasan untuk menyelesaikan persoalan Papua selama ini. Cara-cara kekerasan justru akan memperkeruh situasi Papua saat ini," ujar Poengky.
Kata Dia, dialog Papua - Jakarta harus melibatkan seluruh masyarakat Papua sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan Papua bisa terungkap.
Poengky menambahkan, di masa-masa akhir pemerintahan SBY salah satu agenda yang harus diselesaikan adalah dialog Papua - Jakarta.
"Saat ini SBY lagi galau karena berbagai persoalan baik di partai maupun kenegaraan. Tetapi persoalan dialog tidak boleh dia lupakan karena ia pernah memberikan signal untuk dialog ini," jelas Poengky.
Sementara itu, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Anum Siregar mengatakan, ketakutan pemerintah ketika dilakukan dialog justru akan membuka ruang tuntutan merdeka adalah persoalan yang berbeda. Dialog ini bukan untuk memfasilitasi Papua merdeka tetapi bagaimana mencari penyelesaian persoalan Papua tanpa cara-cara kekerasan seperti yang selama ini terjadi.
"Aceh dengan adanya dialog maka muncul perjanjian Helsinsky, sementara Timor-Timur lepas dari NKRI tanpa dialog. Jadi pemerintah tidak perlu takut untuk melakukan dialog," ujarnya.
Ia berharap, sebelum masa jabatan SBY berakhir dialog ini sudah bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Papua. [PortalKBR]