417 Orang di Nabire Ikuti Ujian Paket A, B dan C
pada tanggal
Thursday, 25 April 2013
NABIRE - Kepala Bidang PNFI, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Viktor Tebay mengatakan, peserta didik yang mengikuti ujian paket A, B, dan C tahun pelajaran 2012/2013 ini berjumlah 417 orang. Jumlah ini terdiri dari Paket C atau setara SMA/MA 235 orang, Paket B ata usetata SMP/MTs 115, dan setara SD atau Paket A sebanyak 67.
Kata dia, jumlah itu setelah dikurangi 17 orang Paket C dan 10 orang Paket B yang tidak mengikuti ujian. Sementara, jumlah yang tidak ikut Paket A belum diketahui karena ujian Paket A baru akan digelar 6-8 Mei 2013 mendatang sesuai jadwal ujian SD pendidikan formal.
Tempat pelaksanaan dipusatkan pada tiga tepat. Bagian Barat kota Nabire dipusatkan di Distrik Nabire Barat, bagian Timur dipusatkan di Distrik Makimi dan di kota dipusatkan di SMA YPK Tabernake Nabire.
Ia menjelaskan, Kabupaten Nabire telah mencapai 90% tuntas belajar. Tetapi, tiap tahun terus meningkat karena perpindahan dari Kabupaten lain di Papua, khususnya dari beberapa kabupaten di pedalaman, mislanya Deiyai, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya.
Selain itu kenaikan jumlah peserta paket juga diakibatkan karena anak-anak yang putus sekolah dan drop out meningkat. Lalu, ditambah dengan kaum migran dari luar Papua, seperti Manado, Makassar dan Jawa yang datang ke Papua untuk mencari pekerjaan.
“Mereka yang datang mencari kerja sambil ikut paket, karena di sini mudah dan tidak pungut biaya dan tidak terlalu membebani mereka dengan administrasi,”kata Viktor.
Kata Viktor, sesuai Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, B, dan C, setiap peserta didik yang lulus ujian Paket A, B, dan C memunyai hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, pada pasal lain mengatakan, status kelulusan Paket C memunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal untuk memasuki lapangan kerja.
Ketika ditanya soal kendala, kata dia, tidak ada kendala, hanya saja dana satu pos sehingga kewalahan untuk melaksanakan. Semua pegawai dan pengawas kerja bakti dulu baru nanti setelah semua selesai baru dibayarkan. Soal dana cukup,kata dia.
Tebai mengungkapkan, sejak lama dia telah mendorong pemberantasan buta huruf dan penuntasan wajib belajar di Kabupaten Nabire. Bahkan kata dia, dua distrik paling jauh dari kota, di Distrik Menou dan Dipa telah dibentuk masing-masing di Menou 2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan di Dipa 1 PKBM.
Pada tahun pertama warga di sana antusias dan saat ini sebagian besar sudah bebas buta huruf dan hampir semua telah memiliki ijazah kesetaraan,jelasnya.
Hanya saja, ia menilai perhatian pemerintah soal peningkatan kemampuan dan keterampilan di kampung-kampung kantong orang asli Papua mesti ditingkatkan terus menerus.
“Kalau mau bangun kampung maka bangun orang-orang yang ada di sana dengan pendidikan dan keterampilan. Bangun PKBM dan PAUD di kampung-kampung. Karena, kampung akan maju kalau sumber daya manusia berkembang di kampung. Pemerintah membangun sekolah, aula, Puskesmas di kampung tetapi tidak berfungsi karena tidak ada sumber daya manusia di sana. Kemajuan kampung ditentukan oleh pendidikan dan keterampilan warganya,”kata diaberharap.
Menurut dia, selama pembanguna ntidak perhatikan SKB, PKBM, sentra-sentra Pendidikan Anah Usia Dini maka kemajuan yang diinginkan banyak orang di Papua akan lamban tercapai.
“Saya sebagai Kepala Bidang PNFI yang tangani bidang ini, nanti kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tidak berdayakan banyak orang melalui jabatanmu yang strategis, saya akan menjawab, saya juga tergantung kepada pimpinan saya,”katanya mengakhiri. [Nabirenet]
Kata dia, jumlah itu setelah dikurangi 17 orang Paket C dan 10 orang Paket B yang tidak mengikuti ujian. Sementara, jumlah yang tidak ikut Paket A belum diketahui karena ujian Paket A baru akan digelar 6-8 Mei 2013 mendatang sesuai jadwal ujian SD pendidikan formal.
Tempat pelaksanaan dipusatkan pada tiga tepat. Bagian Barat kota Nabire dipusatkan di Distrik Nabire Barat, bagian Timur dipusatkan di Distrik Makimi dan di kota dipusatkan di SMA YPK Tabernake Nabire.
Ia menjelaskan, Kabupaten Nabire telah mencapai 90% tuntas belajar. Tetapi, tiap tahun terus meningkat karena perpindahan dari Kabupaten lain di Papua, khususnya dari beberapa kabupaten di pedalaman, mislanya Deiyai, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya.
Selain itu kenaikan jumlah peserta paket juga diakibatkan karena anak-anak yang putus sekolah dan drop out meningkat. Lalu, ditambah dengan kaum migran dari luar Papua, seperti Manado, Makassar dan Jawa yang datang ke Papua untuk mencari pekerjaan.
“Mereka yang datang mencari kerja sambil ikut paket, karena di sini mudah dan tidak pungut biaya dan tidak terlalu membebani mereka dengan administrasi,”kata Viktor.
Kata Viktor, sesuai Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, B, dan C, setiap peserta didik yang lulus ujian Paket A, B, dan C memunyai hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, pada pasal lain mengatakan, status kelulusan Paket C memunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal untuk memasuki lapangan kerja.
Ketika ditanya soal kendala, kata dia, tidak ada kendala, hanya saja dana satu pos sehingga kewalahan untuk melaksanakan. Semua pegawai dan pengawas kerja bakti dulu baru nanti setelah semua selesai baru dibayarkan. Soal dana cukup,kata dia.
Tebai mengungkapkan, sejak lama dia telah mendorong pemberantasan buta huruf dan penuntasan wajib belajar di Kabupaten Nabire. Bahkan kata dia, dua distrik paling jauh dari kota, di Distrik Menou dan Dipa telah dibentuk masing-masing di Menou 2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan di Dipa 1 PKBM.
Pada tahun pertama warga di sana antusias dan saat ini sebagian besar sudah bebas buta huruf dan hampir semua telah memiliki ijazah kesetaraan,jelasnya.
Hanya saja, ia menilai perhatian pemerintah soal peningkatan kemampuan dan keterampilan di kampung-kampung kantong orang asli Papua mesti ditingkatkan terus menerus.
“Kalau mau bangun kampung maka bangun orang-orang yang ada di sana dengan pendidikan dan keterampilan. Bangun PKBM dan PAUD di kampung-kampung. Karena, kampung akan maju kalau sumber daya manusia berkembang di kampung. Pemerintah membangun sekolah, aula, Puskesmas di kampung tetapi tidak berfungsi karena tidak ada sumber daya manusia di sana. Kemajuan kampung ditentukan oleh pendidikan dan keterampilan warganya,”kata diaberharap.
Menurut dia, selama pembanguna ntidak perhatikan SKB, PKBM, sentra-sentra Pendidikan Anah Usia Dini maka kemajuan yang diinginkan banyak orang di Papua akan lamban tercapai.
“Saya sebagai Kepala Bidang PNFI yang tangani bidang ini, nanti kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tidak berdayakan banyak orang melalui jabatanmu yang strategis, saya akan menjawab, saya juga tergantung kepada pimpinan saya,”katanya mengakhiri. [Nabirenet]