Masalah Provinsi Tabi, Jangan Jadi Polimik dan Dipolitisir
pada tanggal
Saturday, 30 March 2013
KOTA JAYAPURA –Wacana Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat dibicarakan, Ketua LMA Papua Gorge Awi meminta tidak dijadikan polemik dan dipolitisir.
Justru dirinya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk lebih fokus pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gunernur Provinsi papua terpilih yang akan dilantik menurut rencana pada tanggal 9 April 2013 mendatang.
Pada tanggal 9 Maret 2013 lalu saat pertemuan Bupati dan Walikota se Tanah Tabi, kata Awi bukan membicarakan masalah Provisi Tabi. Hal itu bisa dilihat dari Deklarasi Tabi yang disepakati.
Ditegasnya kembali pada pertemuan itu tidak ada pembicara pemekaran Provisi Tabi dan jika ada yang melempar isu dalam pembicaraan di pertemuan tersebut, itu hanya bentuk aspirasi masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan tersebut diharapkan tidak adanya perang polimik di media, dan jika masyarakat dan tokoh masyarakat yang membuah wacana tersebut yang berkembang,”katanya saat dijumpai wartawan di kediamannya, Rabu ( 27/6) kemarin.
Deklarasi tersebut kata dia, hanya menyatukan komponen terpadu di wilayah Tabi yang berbasis kearifan local, dan semua itu dapat dilihat dari deklarisi Tabi.
Sikap LMA terkait masalah ini kata Awi, pihaknya harus bisa mendengar aspirasi masyarakat tersebut sebagaimana dirinya bisa mengakomodir. Dan melalui aspriasi masyarakat adalah aspirasi yang berkembang dari kalangan masyarakat sendiri dan tentu mereka menyalurkan sesuai mekanisme. Walapun mereka tidak membahas masalah pemekaran tersebut, diakuinya adanya wacana dari salah satu Bupati mengatakan adalah pemekaran. Melalui wacana tersebut tetap tidak dilakukan pembahasan secara dalam dan tidak menjadi satu topik dalam pertemuan tersebut.
“Walapun ada wacana tetap banyak pihak tidak mau membahas sebab para pejabat Pemerintah yang hadir, dimana Pemerintah hanya mendengarkan aspirasi masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, dan kesimpulan pertemuan Tabi tertuang dalam deklari Tabi berbasis kearifan local,”jelasnya.
Jika Ada wacana sampai berkembang semacam itu, menurut Awi merupakan satu wacana Demokrasi,”jadi sangatlah wajar saja, sebab untuk membentuk pemekaran satu Provinsi ada mekanisme yang diatur dalam peraturan dimana ditetapkan 3 syarat administratif, teknis dan fisik maka tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.
Sehingga untuk itu, pihaknya dari LMA mengharapkan masalah Provisi Tabi jangan menjadi polimik, makanya dirinya mengajak bersatu menciptakan kondisi yang konduktif, agar bisa kosentrasi pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terplih.
“Agar pelaksanaan pelantikan bisa berjalan lancar, kita bisa memiliki Gubernur Defenitif, sebab kita sudah dua tahun tidak memiliki Gubernur Defenitif,”jelasnya kembali.
Melalui Gubernur terpilih dirinya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung program mereka, sedangkan masalah polimik yang berkembang melalui wacana menurutnya adalah wacana logis dari dinamika pembangunan.
Kebetulan dirinya sebagai anggota MRP yang saat ini sedang reses dan dirinya juga turun langsung ke masyarakat melakukan turun ke lapangan melakukan tatap muka secara langsung.
Dimana banyak masyarakat juga memangat menanggapi aspirasi tersebut dan aspirasi ini akan dibawa dalam pleno MRP nantinya. “Hasil reses akan disampaikan dan soal diterima atau tidak bukan lah kewenangan kami karena semua harus berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat secara professional meletakan persoalan pada porsi yang sebenarnya agar tidak terjadi polimik dan di politisir,”ujarnya. [PapuaPos]
Justru dirinya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk lebih fokus pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gunernur Provinsi papua terpilih yang akan dilantik menurut rencana pada tanggal 9 April 2013 mendatang.
Pada tanggal 9 Maret 2013 lalu saat pertemuan Bupati dan Walikota se Tanah Tabi, kata Awi bukan membicarakan masalah Provisi Tabi. Hal itu bisa dilihat dari Deklarasi Tabi yang disepakati.
Ditegasnya kembali pada pertemuan itu tidak ada pembicara pemekaran Provisi Tabi dan jika ada yang melempar isu dalam pembicaraan di pertemuan tersebut, itu hanya bentuk aspirasi masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan tersebut diharapkan tidak adanya perang polimik di media, dan jika masyarakat dan tokoh masyarakat yang membuah wacana tersebut yang berkembang,”katanya saat dijumpai wartawan di kediamannya, Rabu ( 27/6) kemarin.
Deklarasi tersebut kata dia, hanya menyatukan komponen terpadu di wilayah Tabi yang berbasis kearifan local, dan semua itu dapat dilihat dari deklarisi Tabi.
Sikap LMA terkait masalah ini kata Awi, pihaknya harus bisa mendengar aspirasi masyarakat tersebut sebagaimana dirinya bisa mengakomodir. Dan melalui aspriasi masyarakat adalah aspirasi yang berkembang dari kalangan masyarakat sendiri dan tentu mereka menyalurkan sesuai mekanisme. Walapun mereka tidak membahas masalah pemekaran tersebut, diakuinya adanya wacana dari salah satu Bupati mengatakan adalah pemekaran. Melalui wacana tersebut tetap tidak dilakukan pembahasan secara dalam dan tidak menjadi satu topik dalam pertemuan tersebut.
“Walapun ada wacana tetap banyak pihak tidak mau membahas sebab para pejabat Pemerintah yang hadir, dimana Pemerintah hanya mendengarkan aspirasi masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, dan kesimpulan pertemuan Tabi tertuang dalam deklari Tabi berbasis kearifan local,”jelasnya.
Jika Ada wacana sampai berkembang semacam itu, menurut Awi merupakan satu wacana Demokrasi,”jadi sangatlah wajar saja, sebab untuk membentuk pemekaran satu Provinsi ada mekanisme yang diatur dalam peraturan dimana ditetapkan 3 syarat administratif, teknis dan fisik maka tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.
Sehingga untuk itu, pihaknya dari LMA mengharapkan masalah Provisi Tabi jangan menjadi polimik, makanya dirinya mengajak bersatu menciptakan kondisi yang konduktif, agar bisa kosentrasi pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terplih.
“Agar pelaksanaan pelantikan bisa berjalan lancar, kita bisa memiliki Gubernur Defenitif, sebab kita sudah dua tahun tidak memiliki Gubernur Defenitif,”jelasnya kembali.
Melalui Gubernur terpilih dirinya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung program mereka, sedangkan masalah polimik yang berkembang melalui wacana menurutnya adalah wacana logis dari dinamika pembangunan.
Kebetulan dirinya sebagai anggota MRP yang saat ini sedang reses dan dirinya juga turun langsung ke masyarakat melakukan turun ke lapangan melakukan tatap muka secara langsung.
Dimana banyak masyarakat juga memangat menanggapi aspirasi tersebut dan aspirasi ini akan dibawa dalam pleno MRP nantinya. “Hasil reses akan disampaikan dan soal diterima atau tidak bukan lah kewenangan kami karena semua harus berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat secara professional meletakan persoalan pada porsi yang sebenarnya agar tidak terjadi polimik dan di politisir,”ujarnya. [PapuaPos]