Kapolda : Pemilu Legislatif Rawan Konflik

KOTA JAYAPURA - Pemilu  Legislatif  (Pileg)  tahun 2014 di Papua diprediksi  rawan  konflik. Pasalnya,  Penentuan Daerah Pemilihan (Dapil), pemekaran daerah  pemilihan  dan lain-lain bisa  berdampak  pada  gangguan    keamanan dan ketertiban  di masyarakat.

Kapolda Papua  Irjen  (Pol)  Drs. M. Tito Karnavian, MA  menyampaikan  hal ini  pada Rapat Koordinasi  rencana  pengamanan  pelaksanaan Pileg bersama Forkompinda Papua, Pejabat Utama  Polda Papua, KPU Papua, Panwaslu Papua di ruang  Rupatama Polda Papua, Jayapura,  Rabu (27/3).

Dikatakannya,   Rapat Koordinasi  ini  adalah  membahas  pengamanan tahapan Pileg tahun   2014  yang  sudah dimulai di masing-masing  wilayah di Papua.

Kata Kapolda, pelaksanaan Pileg  tahun 2014 meliputi  tujuh Dapil  ini melibatkan cukup banyak  potensi-potensi kompetisi  untuk  merebut  basis massa  dan kursi  diantara para  Calon   Legislatif  (Caleg).

Karenanya, kata  dia, pihaknya  merencanakan  mengundang   seluruh Kapolres  dan Kapolresta  Se- Papua untuk membicarakan pengamanan  Pileg, dimana  pihaknya akan memberikan penjelasan kepada Kapolres  melakukan langkah-langkah proaktif  sesuai instruksi untuk meminimalisir  terjadinya konflik di masyarakat.

Sejauhmana   koordinasi  KPU Papua, Panwaslu Papua  dan  Polda Papua, tuturnya,  pihaknya menilai sejauh ini semua  pihak memiliki peran dan pemahaman yang  sama terkait   pengamanan  Pileg. Dimana  KPU berperan sebagai  penyelenggara, Panwaslu sebagai pengamat  atau  wasitnya, sedangkan Polri/TNI  memiliki  peran pengamanan Pileg.  

“Memang harus ada kerjasama antara KPU  Papua, Panwaslu Papua  dan  Polisi, terutama KPU Papua  harus menjelaskan tahapan-tahapan Pileg, sehingga Panwslu bisa memahami  hal-hal  yang  perlu diawasi,” tutur dia. [BintangPapua]