Akan Digusur, Warga dan Anak-anak TK Burunawati Datangi Dirjen Perhubungan Laut Jayapura
pada tanggal
Saturday, 30 March 2013
Kedatangan mereka guna meminta penjelasan atas akan dieksekusinya lahan seluas 9956 M2 yang ditempati oleh 45 KK dan juga bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak [TK] Barunawati yang terletak di Hamadi tepatnya di Kompleks Perhubungan Hamadi dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 April mendatang sesuai dengan permintaan pihak termohon, Gerson Julianus Hasor
“Kalau rumah Dinas sudah dijual kepada pihak Swasta bagaimana nasib PNS yang menempati rumah tersebut, padahal negara yang menempatkan kami di rumah Dina itu. Mengapa kami di eksekusi oleh pihak swasta, apakah hal ini dianggap adil, “kata Juara Nainggolan saat berorasi di depan Kantor Perhubungan Laut Distrik Navigasi Klas II Jayapura.
Menurutnya, semua warga yang tinggal di rumah Dinas itu merupakan Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang rata-rata memiliki izin resmi tinggal di tempat tersebut.
“Entah mengapa sekarang ini kami diperintahkan untuk mengosongkan rumah dinas itu, yang bukan oleh Pemerintah yang menempatkan kami, padahal kami telah bertahun-tahun tinggal di tempat itu, sehingga kepada bapak Kepala Distrik Navigasi Klas II Jayapura dapat menjelaskan kepada kami tentang kelanjutan rencana Pemerintah dalam menyikapi tuntunan eksekusi rumah Dinas yang dimaksud,” paparnya.
Lanjut Juara bahwa sejak Pengadilan Negeri Jayapura mememangkan Gerson Julianus Hasor atas sengketa lahan tersebut otomatis akan ditindak lanjuti dengan melakukan eksekusi pada 4 April mendatang.
“Bila di eksekusi kami akan tinggal dimana, salah satu hal yang penting bahwa kami yang menempati rumah Dinas tersebut bukan seperti yang liar melainkan dengan izin resmi Pemerintah, yang parahnya lagi kami digusur tidak dari Pemerintah namun dari pihak luar Pemerintahan, untuk itulah kami mohon penjelasan tentang nasib kami teristimewa para PNS yang masih aktif maupun para pensiunan dan anak-anak pensiunan yang berstatus PNS yang masih menempati rumah –rumah tersebut,” cetusnya.
Karena itu Juara mewakili warga penghuni rumah dinas itu meminta kejelaskan kepada Kantor Perhubungan Distrik Navigasi Klas II Jayapura tentang kelanjutan nasib.
Usai berorasi para pendemo diterima oleh salah satu perwakilan dari Perhubungan Laut Distrik Navigasi Klas II Jayapura, dimana selama beberapa menit melakukan tatap muka, maka pihak Perhubungan akan membawa aspirasi pendemo menuju Jakarta.
“Sementara ini mereka tidak bisa mengambil keputusan, jadi kami tegaskan bahwa kami akan menunggu paling lambat sebelum esksekusi dilakukan, dan
bila tidak ada penjelasan bersama anak-anak, ibu dan bapak akan nekat menduduki Kantor Perhubungan Laut Distrik Navigasi Klas II Jayapura,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan pula oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak [TK] Barunawati, DJ. Dheanusa. Dirinya kecewa atas eksekusi tersebut, sebab apabila eksekusi dilakukan maka, akan mengakibatkan sebanyak 20- 50 anak TK Barunawati tidak bisa lagi bersekolah.
Padahal menurutnya, sejak berdirinya TK Barunwati 24 April 1976 dengan terakreditasi nilai A yang didominasi oleh anak-anak asli Papua, banyak yang berhasil seperti menjadi pilot, dokter , PNS dan ada yang duduk di kursi Pemerintahan Provinsi Papua.
“Bila digusur sungguh sangat disayangkan, sekarang apa yang bisa kami perbuat kepada anak-anak TK tersebut yang nantinya akan meneruskan generasi penerus bangsa Pemerintahan ini,” tegasnya.
Disinggung apakah hal ini sudah pernah diberitahukan kepada Dinas P dan P, Dheanusa mengatakan telah memberitahukannya, namun hingga sekarang ini belum ada langkah penyelesaian.
“Kami mengharapkan Pemerintah bisa memberikan ruang kepada kami terlebih kepada anak-anak TK Barunawati yang akan menjelang 2 bulan lagi mengikuti ujian kelulusan,” tukasnya. [PapuaPos]