Terkait Bentrok di BTN Organda, Warga Tuntut Lukas Enembe Bertanggung Jawab
pada tanggal
Wednesday, 10 June 2015
KOTA JAYAPURA – Ratusan warga dari Perumahan BTN Organda Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura mendatangi Kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Selasa (9/6) dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan “Kami anak anak korban, rumah hancur korban berjatuhan, kami minta tanggung jawab Gubernur!”.
Para pengunjuk rasa yang mayoritas merupakan mama-mama menuntut Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas insiden bentrok antar warga yang terjadi di wilayah mereka dan menewaskan dua orang.
“Kami tidak tenang, kami dihantui rasa takut tiap malam. Karena mereka selalu datang untuk mencuri dan memperkosa di kompleks perumahan kami, kami ingin hidup tenang,” teriak Ema Hamadi.
Ia menuturkan, warga Organda menginginkan Gubernur bersama para pejabat tinggi lainnya seperti Kapolda, Pangdam, Wali Kota, Dandim, Kapolresta, juga kepala suku dari kedua kelompok yang terlibat bentrok, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membuat kesepakatan, agar ke depan tidak lagi terjadi bentrok yang berujung kematian.
“Apabila terjadi lagi, maka mereka yang telah menandatangani kesepakatan harus bertanggung jawab,” katanya.
Pada kesempatan itu juga, Ema Hamadi secara simbolis menyerahkan pernyataan sikap kepada Asissten III Papua, Rosina Upessy. Ada enam tuntutan yang diserukan yakni; Pertama, warga permukiman Organda minta didirikan pos keamanan gabungan TNI dan Polri.
Kedua, kelompok atau individu yang tidak mempunyai identitas jelas agar keluar dari permukiman Organda. Ketiga, jangan ada pemukiman liar selain perumahan warga di sekitar perumahan Organda. Keempat, identifikasi jelas penghuni asrama dan kos-kosan disekitar Organda.
Kelima, tindak tegas aksi-aksi palang jalan, premanisme yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Organda. Keenam, untuk tuan tanah, tidak lagi menjual tanah pada sembarang orang yang tidak jelas, karena akan berpotensi konflik sosial dan jangan lagi ada pembunuhan di Organda.
Menjawab aspirasi masyarakat Organda, Asisten III bidang Umum Papua Rosina Upessy menyampaikan turut berbelasungkawa dan prihatin atas insiden bentrok warga Organda.
“Kami mohon maaf karena tidak bisa memenuhi keinginan para ibu ibu sekalian untuk bertemu langsung dengan Gubernur maupun Wakil gubernur karena mereka sedang berada di luar kota. Namun aspirasi yang disampaikan akan saya teruskan kepada Gubernur,” kata Rosina Upessy. [Jubi/Antara]
Para pengunjuk rasa yang mayoritas merupakan mama-mama menuntut Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas insiden bentrok antar warga yang terjadi di wilayah mereka dan menewaskan dua orang.
“Kami tidak tenang, kami dihantui rasa takut tiap malam. Karena mereka selalu datang untuk mencuri dan memperkosa di kompleks perumahan kami, kami ingin hidup tenang,” teriak Ema Hamadi.
Ia menuturkan, warga Organda menginginkan Gubernur bersama para pejabat tinggi lainnya seperti Kapolda, Pangdam, Wali Kota, Dandim, Kapolresta, juga kepala suku dari kedua kelompok yang terlibat bentrok, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membuat kesepakatan, agar ke depan tidak lagi terjadi bentrok yang berujung kematian.
“Apabila terjadi lagi, maka mereka yang telah menandatangani kesepakatan harus bertanggung jawab,” katanya.
Pada kesempatan itu juga, Ema Hamadi secara simbolis menyerahkan pernyataan sikap kepada Asissten III Papua, Rosina Upessy. Ada enam tuntutan yang diserukan yakni; Pertama, warga permukiman Organda minta didirikan pos keamanan gabungan TNI dan Polri.
Kedua, kelompok atau individu yang tidak mempunyai identitas jelas agar keluar dari permukiman Organda. Ketiga, jangan ada pemukiman liar selain perumahan warga di sekitar perumahan Organda. Keempat, identifikasi jelas penghuni asrama dan kos-kosan disekitar Organda.
Kelima, tindak tegas aksi-aksi palang jalan, premanisme yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Organda. Keenam, untuk tuan tanah, tidak lagi menjual tanah pada sembarang orang yang tidak jelas, karena akan berpotensi konflik sosial dan jangan lagi ada pembunuhan di Organda.
Menjawab aspirasi masyarakat Organda, Asisten III bidang Umum Papua Rosina Upessy menyampaikan turut berbelasungkawa dan prihatin atas insiden bentrok warga Organda.
“Kami mohon maaf karena tidak bisa memenuhi keinginan para ibu ibu sekalian untuk bertemu langsung dengan Gubernur maupun Wakil gubernur karena mereka sedang berada di luar kota. Namun aspirasi yang disampaikan akan saya teruskan kepada Gubernur,” kata Rosina Upessy. [Jubi/Antara]