Pemerintah Pusat Sepakat Bangun Smelter di Papua

JAKARTA - Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan legislatif menyepakati rencana pembangunan smelter di Papua. Pembangunan smelter yang akan dilakukan oleh pemda dan investor tersebut akan didukung oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui suplai konsentrat tembaga. Dengan demikian, secara implisit pemerintah akan memperpanjang kontrak karya Freeport yang jatuh tempo pada 2021.

Hal itu diakui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konfrensi pers di Hotel Rimba Papua, Timika, Papua.

"Pemerintah memang secara implisit akan memperpanjangan operasi karena tidak mungkin smelter dibangun kalau operasi tidak dilanjutkan," ucapnya, Minggu (15/2/2015).

Kendati demikian, pemerintah tetap akan melanjutkan renegosiasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kontrak karya Freeport yang diperpanjang pada 24 Januari silam.

"Ada waktu enam bulan untuk sepakati MoU," kata Sudirman.

Dia menambahkan, isu terkait Freeport tidak lagi merupakan isu politik, melainkan isu ekonomi dan kesejahteraan. Perpanjangan kontrak tidak lagi bersifat politis, tetapi semata-mata untuk mencapai kesejahteraan ekonomi di Papua dan secara nasional.

"Satu pesan penting, kami sepakat mengangkat isu Freeport tidak lagi isu politik. Tidak benar juga Freeport dikatakan tidak banyak berkontribusi besar kepada Papua. Freeport sudah membantu bangun beberapa infrastruktur dasar dan kantor bupati," tukasnya.

Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin menyatakan komitmennya untuk tetap melakukan ekspansi smelter di Gresik, meski pemerintah mewacanakan adanya pembangunan smelter di Papua. "Ya, ekspansi akan tetap jalan di Gresik," katanya.

Saat ini, Freeport masih melanjutkan feasibility study dan masalah perijinan. "Karena bangun itu kan banyak faktor-faktor teknis, hukum, perijinan, dan feasibility study yang lain sedang kita lakukan," pungkas Maroef. [MetroTV]