KOTA JAYAPURA - Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 di Papua diprediksi rawan konflik. Pasalnya, Penentuan Daerah Pemilihan (Dapil), pemekaran daerah pemilihan dan lain-lain bisa berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA menyampaikan hal ini pada Rapat Koordinasi rencana pengamanan pelaksanaan Pileg bersama Forkompinda Papua, Pejabat Utama Polda Papua, KPU Papua, Panwaslu Papua di ruang Rupatama Polda Papua, Jayapura, Rabu (27/3).
Dikatakannya, Rapat Koordinasi ini adalah membahas pengamanan tahapan Pileg tahun 2014 yang sudah dimulai di masing-masing wilayah di Papua.
Kata Kapolda, pelaksanaan Pileg tahun 2014 meliputi tujuh Dapil ini melibatkan cukup banyak potensi-potensi kompetisi untuk merebut basis massa dan kursi diantara para Calon Legislatif (Caleg).
Karenanya, kata dia, pihaknya merencanakan mengundang seluruh Kapolres dan Kapolresta Se- Papua untuk membicarakan pengamanan Pileg, dimana pihaknya akan memberikan penjelasan kepada Kapolres melakukan langkah-langkah proaktif sesuai instruksi untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat.
Sejauhmana koordinasi KPU Papua, Panwaslu Papua dan Polda Papua, tuturnya, pihaknya menilai sejauh ini semua pihak memiliki peran dan pemahaman yang sama terkait pengamanan Pileg. Dimana KPU berperan sebagai penyelenggara, Panwaslu sebagai pengamat atau wasitnya, sedangkan Polri/TNI memiliki peran pengamanan Pileg.
“Memang harus ada kerjasama antara KPU Papua, Panwaslu Papua dan Polisi, terutama KPU Papua harus menjelaskan tahapan-tahapan Pileg, sehingga Panwslu bisa memahami hal-hal yang perlu diawasi,” tutur dia. [BintangPapua]
